January, 2020 | Progresprogram

Negara Dengan Program Pendidikan Terbaik

Negara Dengan Program Pendidikan Terbaik – Pendidikan merupakan salah satu hal yang sangat penting di dalam kehidupan semua orang, tidak hanya itu masalah pendidikan juga memiliki peran yang cukup kuat untuk kemajuan dan perkembangan dari suatu negara.

Negara yang semakin maju dan besar tentunya juga ditunjang dengan adanya kualitas pendidikan yang memadai untuk seluruh warganya.

Adalah pendidikan di Indonesia sendiri, pemerintahannya sudah memiliki banyak sekali program yang digunakannya untuk mendorong kemajuan dalam dunia pendidikan, dengan tujuan menciptakan individu yang berprestasi dan menghasilkan individu yang kreatif serta berakhlak mulia dan berbudi pekerti luhur. www.americannamedaycalendar.com

Bahkan amanat mengenai pendidikan juga sudah tercantum dalam pembukaan UUD 1945 yang sudah dipastikan bhwa pendidikan adalah salah satu hal yang sudah menjadi tanggung jawab dari suatu Negara dan juga Masyarakat secarac luas.

Mirisnya, Pendidikan di Indonesia masih belum mampu untuk menampung banyak hal yang bersifat Idealis serta Fundamental.

Ini dibuktikan dengan masih ditemukannya beragam temuan yang acap kali menjadikan wajah pendidikan Indonesia kian murung, mulai dari rendah dan minimnya fasilitas pendidikan berikut dengan Sumber Daya Manusia pendukungnya yang banyak ditemukan di daerah perbatasan serta terpencil.

Masalah mengenai degradasi moral baik Pendidik maupun siswa, hingga yang terbaru adalah isu rasa takut Pendidik untuk mendisiplinkan siswa karena enggan berurusan dengan pihak orang tua yang akan membawanya ke ranah pidana. http://www.shortqtsyndrome.org/

Berbagai macam sumber menyebutkan, bahwa masih jauhnya pendidikan dari hasil dan tujuan pendidikan itu sendiri tidak hanya terjadi di Indonesia, beberapa negara pun mengalami hal serupa.

Akhir ini, suatu lembaga penelitian bernama The Social Progress Imperative merilis hasil penelitian tentang tingkat pendidikannya yang dasar di seluruh dunia yang tersaji melalui Index Kemajuan Sosial. Artikel ini nantinya menyajikan tentang 20 Negara Bersistem Pendidikan Terbaik di Dunia yang berpijak pada hasil penelitian The Social Progress Imperative dan sumber lain yang terpercaya.

Berdasarkan pada perolehan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh The Social Progress Imperative yang ditemukan bahwa berbagai negara di Asia terus mengalami pertumbuhan dari segi kualitas pendidikannya. Perihal itu pun ditakar dari beberapa faktor seperti tingkat keaksaraan dewasa, kemauan pendaftaran ke sekolah dasar, kemauan pendaftaran ke sekolah menengah, dan kesetaraan gender di dalam pendidikan. Berikut merupakan paparan dan hasilnya :

1. Korea Selatan

Berdasarkan pada hasil penelitian yang ada, Korea Selatan bertengger di nomor 1. Korea pun mampu mengalahkan Jepang yang meskipun investasi dalam pendidikan anak usia dini cukup tinggi tetapi masih belum mampu mengimbangi model pendidikan Korea Selatan yang bahkan memberlakukan lama belajar selama tujuh hari kerja.

Di samping hal tersebut Anggaran Pendidikan Nasional saat tahun 2014 diperkirakan mencapai sampai 11 Miliar US Dollar atau setara 150 Triliun Rupiah. Jenjang melek huruf total adalah 97,9% dengan komposisi, laki-laki 99,2% dan 96,6% perempuan.

2. Jepang

Susunan pendidikan berbasis teknologi telah menjadikan Jepang sebagai salah satu negara dengan beberapa kemauan riset yang tak pernah surut, selain itu Bangsa Jepang juga terkenal sangat menghargai tradisi sehingga tak diragukan melahirkan tokoh besar dalam pengetahuan dan wawasan yang bisa menjadi Guru Bangsa. PDB (Pendapatan Domestik Bruto) Negara Jepang yang hampir 5,96 Triliun USD tentu membuktikan klaim tersebut lebih lanjut.

3. Singapura

Negara yang bertetangga dengan Indonesia ini menjadi salah satu Negara dengan Sistem pendidikan terbaik dikarenakan fokus dalam mengembangkan pendidikan dasarnya yang kuat dan maju.

4. Hongkong

Manajemen didalam dunia pendidikan di Negara Hongkong mengadopsi model pendidikan UK menjadikan Hongkong sebagai salah satu yang terbaik, jumlah anggaran pendidikan pendidikan yang cukup tinggi perkapita, ditambah dengan kurikulum mulai pendidikannya dasar, menengah dan tinggi yang sangat berbasis pada fakta dan dunia kerja tentu semakin mendukung berkembangnya pendidikan. Alasan yang lain tentu terkait dengan tingginya angka orang yang melek huruf yang mencapai 94,6%.

5. Finlandia

Sebagian orang yang menganggap sistem pendidikan di Finlandia adalah yang terbaik di dunia sepertinya harus berpikir ulang dengan hasil penelitian baru ini, sebab kini Finlandia ada di urutan No 6 Dunia. Hal tersebut terjadi karena pengaruh dari berubahnya beberapa kebijakan pemerintah semisal penghapusan program kuliah gratis turut berperan dalam kemunduran yang terjadi.

6. Inggris Raya (UK)

Sistem dalam otonomi pendidikan yang menjadikan perbedaan sistem penyelenggaraan pendidikan seperti misalnya di Skotlandia, Welsh, Irlandia dan Inggris Utara dianggap berperan dalam kemunduran sistem pendidikan di seluruh wilayah Kerajaan.

7. Kanada

Kalender dalam pendidikan di Kanada bervariasi antara 180-190 hari, memberikan hasil yang mengesankan dengan kualitas lulusan terutama perguruan tinggi yang sangat produktif dan kompetitif, selain itu fokus pemerintah dalam pendidikan Anak berusia dini juga turut membantu majunya pendidikan di Negara ini.

8. Belanda

Kurangnya investasi di bidang pendidikan, perencanaan dan manajemen pendidikan utamanya di sektor pendidikan sekolah tinggi, telah menempatkan Belanda pada urutan ini.

9. Irlandia

Walau tingkat melek huruf yang mencapai 99% untuk pria dan wanita, tidak adanya biaya pendidikan mulai dari tingkat awal, menengah hingga perguruan tinggi, ternyata belum mampu menjadikan salah satu negara di wilayah Kerajaan Inggris ini mencapai rangking yang lebih baik.

10. Polandia

Kementerian Pendidikan Polandia sudah merancang satu model Pendidikan menjadi bisnis Pendidikan di negara ini. Ini mengakibatkan tingginya tingkat investasi di Bidang Pendidikan yang meletakkan negara ini terbaik ke 4 di Eropa dan ke 10 di Dunia.

11. Denmark

Susunan pendidikan di Denmark terfokus menyeluruh, mulai dari pendidikan pra sekolah hingga ke tingkat pendidikan tinggi, juga kemauan pemerintah untuk terus mengembangkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas di bidang Pendidikan menjadikan Denmark salah satu Negara dengan sistem pendidikan terbaik di Dunia.

12. Jerman

Pada negara Jerman, pendidikan adalah sepenuhnya soal negara, yang tidak ada urusannya dengan urusan politis pemerintahan federal. Bagian yang lainnya pendidikan gratis mulai dari tingkat menengah hingga tinggi menjadikan universitas di Jerman adalah rujukan bagi calon mahasiswa Eropa bahkan Dunia.

13. Rusia

Tingkat melek huruf yang mencapai angka 100%, ditambah dengan tenaga kerja Rusia yang terkenal sangat profesional dengan integritas tinggi menjadikan negara ini sebagai salah satu dalam urutan sistem pendidikan terbaik Dunia.

14. Amerika Serikat

Bagi kalian yang mengira bahwa Negara Paman Sam ini adalah yang terbaik dunia dalam sistem pendidikan tampaknya perlu melihat angka ini. Angka-angka Melek Huruf berkisar 99% (baik laki-laki & perempuan, Rusia 100% dengan asumsi pembulatan).

81.500.000 jumlah Siswa yang terdaftar per tahun dengan 38% di primer (setara dengan SD-SMA), 26% pendidikan tinggi (Universitas) 85% dari Mahasiswa AS telah mencapai ijazah sekunder (Sarjana). Di samping itu sekitar 30% belajar menjadi pemegang ijazah pasca-sekunder (Doctoral dan Postdoctoral). Seluruh warganya memiliki hak untuk pendidikan gratis sampai pendidikan sekolah tinggi.

15. Australia

Negeri yang merupakan negerinya Kangguru, yang juga negara tetangga Indonesia ini adalah salah satu yang terbaik sistem pendidikannya, dengan jumlah warga melek huruf mencapai 99%. Malahan versi lain dari survei sejenis menempatkan Australia sebagai urutan 10 besar terbaik.

Program Pemerintahan Turki Dalam Menjinakkan Militer Agresif

Program Pemerintahan Turki Dalam Menjinakkan Militer Agresif -Turki baru saja menyelenggarakan Pemilihan Presiden dan Anggota Parlemen yang terlaksana cukup kondusif. Ada beberapa hal yang membuat pemilu kali ini menjadi menarik untuk diperhatikan.

Pertama, Presiden yang terpilih nantinya, adalah presiden yang akan memiliki kekuasaan yang sangat besar, bahkan memiliki potensi melampaui besarnya kekuasaan yang pernah dimiliki oleh Pemimpin Turki sebelumnya, Mustafa Kamal Attaturk, disebabkan telah disepakatinya perubahan sistem pemerintahan dari sebelumnya Parlementer menuju sistem Presidensial. https://www.americannamedaycalendar.com/

Perubahan sistem ini terjadi setelah sebelumnya hasil referendum yang melibatkan seluruh rakyat Turki secara mayoritas menginginkan adanya perubahan sistem tersebut.

Kedua, jika petahana kembali terpilih, yakni Recep Tayip Erdogan, maka ini adalah kepemimpinannya kali kedua sebagai Presiden Turki, setelah sebelumnya Erdogan telah menjabat sebagai Perdana Menteri Turki selama tiga periode lamanya. slotonline

Program Pemerintahan Turki Dalam Menjinakkan Militer Agresif

Ketiga, sebagaimana yang telah kita tahu bersama, Erdogan adalah sedikit dari pemimpin sipil di dunia yang mampu menanggulangi permasalahan pemerintahannya dengan Militer.

Sejarah Turki menunjukkan kepada kita bahwa negeri ini dikenal sebagai Negara yang sering mengalami rangkaian intervensi militer secara sangat agresif.

Kalau dihitung, Turki telah mengalami kudeta militer sebanyak empat kali (sebelum Erdogan berkuasa). Maka menjadi menarik, akankah kemenangan Erdogan pada pemilu kali ini semakin mengukuhkan dominasi sipil atas militer?

Jalan Terjal Menuju Kekuasaan

Tahun 2002 adalah jejak langkah pertama Erdogan menapaki kariernya sebagai seorang politisi arus utama di belantika dunia perpolitikan Turki. Pada waktu itu, partai yang baru di dirikannya, Adelet ve Kalkinma Partisi (AKP) Berhasil merebut suara mayoritas di parlemen sehingga memiliki hak untuk membentuk pemerintahan sendiri.

Namun, kemenangan AKP pada waktu itu tidaklah terjadi dengan mudah. Semua elit politik di Turki tahu bahwa AKP adalah partai yang membawa ideology yang sama persis dengan Necmettin Erbakan, seorang politisi senior sekaligus mentor politiknya Erdogan, eks Perdana Menteri Turki di tahun 1998, dan tokoh politisi muslim yang mempunyai reputasi di dunia islam.

Sebagai informasi, Turki adalah Negara yang menganut ideologi sekuler (kemalisme) dalam kehidupan bernegaranya, yang artinya Turki memisahkan betul antara urusan Publik dan Private, serta urusan Agama dan Negara.

Militer Turki, adalah institusi yang secara historis dan genetis memiliki tugas kehormatan untuk menjaga ideology sekuler tersebut dari upaya-upaya yang mencoba untuk menanggalkannya. Makanya dikenal istilah “military as a guardian of kemalism”.

Berbagai macam kudeta yang terjadi selama Republik Turki berdiri, menunjukkan komitmen Militer yang sangat besar dalam menjaga ideology tersebut, sebab, militer hanya akan melakukan intervensi terhadap kekuasaan sipil jika menurut timbangan moral dan politik militer,

kekuasaan sipil tersebut mengancam ideologi Negara yang merupakan warisan pemikiran dari pendiri sekaligus pemimpin Turki yang pertama; Mustafa Kemal Attaturk, yang notabenenya adalah seorang perwira tinggi militer pada waktu Kerajaan Ottoman masih eksis.

Kemenangan AKP dan naiknya Erdogan ke tampuk kepemimpinan nasional Turki membuat musuh-musuh politik Erdogan yang berasal dari kaum nasionalist-sekuler, bahu-membahu dengan kelompok Elit Militer di Turki untuk mendongkel AKP dan Erdogan dari kursi kekuasaan.

Maka dicarilah kesalahan dan kesilapan Erdogan. Kalangan nasionalist-sekular dan Militer yakin bahwa tak lama setelah berkuasa, Erdogan tentu akan tampil ke permukaan dengan membawa retorika keislamannya, sama seperti yang dilakukan oleh Erbakan dahulu ketika berkuasa di tahun 1998.

Namun rupanya diluar ekspektasi, Erdogan justru sama sekali tidak pernah menggunakan retorika islam dalam setiap pidato politik dan kenegaraannya. Bahkan, Erdogan beserta para politisi AKP secara konsisten dan terang-terangan mengatakan kepada publik bahwa mereka bukanlah partai politik yang menganut ideology islam, dan mereka bukanlah politisi islam.

Hal ini tentu membuat kelompok nasionalist-sekuler dan MIliter sangat kecele.

Sama sekali tidak ada retorika islam dalam kampanye, platform, dan program-program pemerintahan Erdogan untuk Turki. Hal ini dinilai pengamat sebagai langkah taktis Erdogan dalam rangka menghindari potensi intervensi militer turki terhadap kekuasaan mereka yang baru seumur jagung.

Namun erdogan bukan tidak memiliki langkah strategis untuk membelenggu taring militer dalam kehidupan perpolitikan Turki. Maka Erdogan secara sistematis melakukan pelemahan terhadap militer melalui beberapa cara, seperti pertama, mengedepankan performa ekonomi.

Terbukti, selama tiga kali Erdogan menjadi Perdana Menteri dan sekali menjadi Presiden, dari tahun 2002 sampai dengan 2018, angka pertumbuhan ekonomi Turki pernah mencapai 9%, dan kini di angka 7,4%.

Mengurangi inflasi dengan sangat signifikan, melancarkan agenda pembangunan nasional berupa jembatan-jembatan, penambahan jalan tol, pembangunan Bandara Internasional yang kesemuanya itu mampu mengkoneksikan kota-kota strategis di Turki.

Kedua, Erdogan juga secara intens melakukan lobi-lobi terhadap Uni Eropa dalam rangka mengajukan Turki sebagai salah satu anggota tetap Uni Eropa.

Hal ini penting sebab, Uni Eropa menghendaki setiap anggotanya mampu mengendalikan militer di atas kendali kelompok sipil sebagai cirri dari Negara modern dan demokratis, yang merupakan asas fundamental Negara-negara eropa.

Dan ini menjadi dalil utama pemerintahan Erdogan untuk memangkas kekuasaan Militer yang begitu dominan dalam percaturan politik Turki. Salah satunya yakni Erdogan mewacanakan amandemen konstitusi.

Ketiga, amandemen konstitusi menjadi pintu masuk utama bagi kelompok Erdogan untuk membonsai hegemoni militer selama ini. Sebab, militer juga selama ini merasa melakukan suatu tindakan yang konstitusional ketika mengkudeta pemerintahan sipil, dikarenakan itu adalah mandat langsung dari konstitusi mereka.

Maka jembatan untuk melakukan amandemen tersebut adalah dengan menyelenggarakan referendum terhadap seluruh rakyat Turki yang substansinya adalah apakah rakyat Turki setuju adanya amandemen konstitusi tersebut atau tidak, sementara proses referendum berlangsung, AKP sudah menyiapkan draft rancangan konstitusi versi mereka yang tinggal di sahkan di parlemen.

Jika performa ekonomi adalah cara Erdogan untuk merebut simpati dan dukungan publik, sebab, dengan menghadirkan kesejahteraan dan keberdayaan secara ekonomi kepada rakyat, tentu itu adalah resep yang sangat manjur untuk mendapatkan dukungan publik secara massif,

maka kerja-kerja diplomasi terhadap Uni Eropa dan maneuver politik berupa amandemen konstitusi, adalah langkah strategis Erdogan dan AKP untuk mengakhiri hegemoni Militer Turki. Sehingga, di bawah kepemimpinan Erdogan, Militer secara formal dan substansial, benar-benar kembali ke barak.

Hegemoni Sipil Turki Atas Militer

Dalam teori yang diajukan oleh Samuel Huntington lewat bukunya, “The Soldier and The State”, dijelaskan bahwa dalam era demokrasi seperti hari ini, sudah tidak lagi relevan bagi suatu Negara jika kekuatan sipilnya masih memiliki ketergantungan yang besar terhadap Militer.

Makanya Huntington mendorong Negara-negara demokrasi agar bertransformasi dari kelompok Negara demokrasi prosedural menuju kelompok demokrasi substansial, yang salah satu variable utamanya adalah kontrol sipil terhadap militer secara obyektif (Samuel Huntington: 1957).

Lebih jauh, dalam buku “Pergulatan Militer dan Sipil di Indonesia dan Turki” yang ditulis oleh Alip Dian Pratama, Kontrol sipil terhadap militer itu jalan utamanya adalah adanya mandate yang bersumber langsung dari sumber hukum tertinggi suatu Negara, yakni Konstitusi Negara.

Dengan bersumber langsung dari konstitusi Negara, maka kelompok sipil diharapkan mampu mengkontrol aktifitas Militer sebatas pada tugas-tugas pertahanan dan keamanan, seperti yang telah dimandatkan dalam Konstitusi tersebut. Hal inilah yang dinamakan sebagai sebuah control yang obyektif, yaitu kontrol yang berbasiskan konstitusi (Alip Dian: 2017).

Pemerintahan Finlandia Dalam Mengelola Perekenomian

Pemerintahan Finlandia Dalam Mengelola Perekenomian – Finlandia merupakan sebuah negara yang terletak di kawasan Eropa Eropa Utara yang berbatasan secara langsung dengan Swedia, Estonia, Rusia dan Norwegia. Finlandia memiliki populasi sebesar 5. 250. 275 jiwa yang mencakup total luas wilayah sekitar 338.145 km, atau dengan kata lain 44 jiwa per 1 km.

Dilihat dari segi keragaman, populasi Finlandia bersifat sangat homogen, hanya sekitar 2% populasi non Finlandia yang berada disana. Pertumbuhan penduduk hanya sekitar 0.3% pertahun. Dari segi bahasa, terdapat dua bahasa utama yaitu Finnish Speaking dan Swedish Speaking. slot indonesia

Pemerintahan Finlandia Dalam Mengelola Perekenomian Melalui Industri R&D

Finlandia pada awal 2000-an adalah negara industri kecil dengan standar hidup peringkat dua puluh di dunia. Pada awal abad kedua puluh, FInlandia adalah negara agraris miskin dengan produk domestik bruto per kapita kurang dari setengah milik Inggris dan Amerika Serikat. Finlandia adalah bagian dari Swedia hingga 1809, dan Uni Soviet pada 1809-1917, dengan otonomi yang relatif luas dalam urusan internal ekonomi. Finlandia menjadi republik merdeka pada tahun 1917. Meskipun tidak secara langsung terlibat dalam pertempuran di Perang Dunia I, Finlandia mengalami perang saudara selama tahun awal kemerdekaan pada tahun 1918, dan berperang melawan Uni Soviet selama Perang Dunia II. Finlandia telah menjadi anggota Uni Eropa sejak tahun 1995, dan telah tergabung dalam Ekonomi dan Moneter Uni Eropa sejak tahun 1999, ketika mengadopsi euro sebagai mata uangnya. www.mrchensjackson.com

Dari tahun 1994 hingga 2000, pertumbuhan ekonomi Finlandia adalah salah satu yang tertinggi di antara negara-negara OECD (lebih dari 4% per tahun), karena tingkat rendah awal pasca-krisis, serta liberalisasi perdagangan dan pasar keuangan, pesatnya perkembangan telekomunikasi bisnis, teknologi tingkat tinggi dan keterampilan manajemen. Sehingga, pada tahun 2000 efek merusak dari krisis di awal 1990-an sebagian besar dapat diatasi, meskipun pengangguran dan utang nasional tetap relatif tinggi: masing-masing 9,8% dari penduduk yang bekerja dan 49,1% dari PDB. (Finland Economy)

Pasar terdekat Finlandia adalah utara benua Eropa, seperti Inggris, Jerman, Skandinavia, negara-negara Baltik, dan bagian-bagian dari Rusia yang berbatasan Finlandia. Kekuatan Finlandia dalam bekerja dengan negara-negara ini didasarkan pada logistik, pengetahuan budaya, keterampilan bahasa, dan pengalaman dalam operasi modal. Mitra dagang utama termasuk Rusia, Jerman, Inggris, Swedia, Cina dan Belanda. (Economy, Business and technology)

Jika dilihat dari GDP Finlandia, maka sejak tahun 2000, GDP Finlandia mengalami kenaikan pesat khususnya ditahun 2007. Pada tahun 2008, terjadi krisis dunia yang menyebabkan penurunan signifikan bagi GDP Finlandia. Kemudian keadaan ekonomi Finlandia mulai merangkak naik hingga saat ini.

Pengelolaan Investasi R&D Finlandia

Salah satu faktor penyebab tumbuhnya ekonomi Finlandia adalah pengelolaan di bisnis Riset dan pengembangan atau R & D (Research and Development). Tercatat sejak tahun 1980-an, pemerintah Finlandia sudah mulai memikirkan tentang potensi dari bisnis ini. Pada tahun 1996, melalui dana yang didapat dari privatisasi perusahaan BUMN, Finlandia memutuskan untuk menggelontorkan dana tersebut untuk investasi di bidang R&D. Hal ini dilanjutkan pada tahun 1998, International Institute for Management Development (IMD) Menempatkan Finlandia sebagai negara pertama dalam kerjasama riset dan teknologi, pengembangan dan aplikasi teknologi serta penggunaan teknologi informasi terbaru. (Nature.com, n.d.)

Pasca perang dingin, finlandia terus melakukan inovasi untuk meningkatkan investasi di bisnis R&D. Tahun 1997 hingga 2000 adalah periode keemasan Finlandia dalam meningkatkan investasi di bidang R&D, dimana investasi teknologi yang dilakukan Finlandia menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang cukup signifikan bagi Finlandia, bahkan melebihi rata-rata pertumbuhan di negara Eropa lainnya. Bahkan di akhir tahun 2000, prospek masa depan industri teknologi di Finlandia berkembang secara luar biasa dengan adanya IT Bubble dan lelang lisensi untuk telekomunikasi generasi ketiga. (Dahlman, Routti, & Ylä-Anttila, 2006, p. 19)

Hal ini juga mengubah paradigma ekonomi Finlandia yang sebelumnya pada tahun 1970-an mengandalkan hasil dari hutan seperti kertas dari pemasukan mereka menjadi paradigma ekonomi berdasarkan teknologi hanya dalam jangka waktu 20 tahun. Kebijakan ini juga didukung oleh kebijakan public yang mendukung inovasi. Hal ini kemudian menjadikan Finlandia memiliki keunggulan tersendiri dalam penguasaan teknologi. (2006)

Pada tahun 1990-an, Finlandia juga mencoba memfokuskan kebijakan industrinya pada penegmbangan teknologi dengan mengembangkan “sistem inovasi nasional” didampingi dengan promosi sistem pengetahuan baru dan jasa – produksi berbasis pengetahuan (Dahlman, Routti, & Ylä-Anttila, 2006, p. 44). Hal ini ditujukan untuk mengembangkan kreasi dan inovasi dalam masyarakat Finlandia dengan memanfaatkan teknologi baru yang dikembangkan oleh pihak instansi swasta dan universitas. Hasil temuan tersebut kemudian diimplementasikan oleh pihak industri dengan kebijakan cluster industri.

Beberapa kebijakan yang dikeluarkan oleh Finlandia memang mendorong masyarakat Finlandia untuk melakukan inovasi terhadap penemuan terbaru, terutama di bidang teknologi dan informasi. Hal ini kemudian menjadi landasan bagi masyarakat Finlandia dalam melakukan inovasi yang kemudian berkembang menjadi sebuah paradigma dalam masyarakat Finlandia bahwa mereka harus melakukan inovasi. Karena apabila tidak, produk mereka akan digantikan oleh produk dari negara lain, yang kemudian akan menciptakan gejala pengangguran di Finlandia. (Synergy Group Europe, 2013, p. 4)

Beberapa kebijakan kemudian dikeluarkan oleh pemerintah Finlandia untuk mendukung investasi di bidang R&D. Salah Satunya, adalah kebijakan pemberian subsidi kepada industry R&D di Finlandia. Kebijakan pemberian subsidi ini kemudian disertai dengan tidak adanya pajak tambahan bagi perusahaan R&D di Finlandia (Dahlman, Routti, & Ylä-Anttila, 2006, pp. 44-45). Kebijakan ini kemudian merangsang industry R&D di Finlandia berkembang pesat.

Akan tetapi, kebijakan subsidi ini bukanlah tanpa syarat. Perusahaan yang mendapatkan dana subsidi tersebut harus menjalankan riset dan pengembangan dengan terjaring. Dimana, perusahaan tersebtu harus bekerjasama dengan perusahaan lain, lembaga riset dan universitas dalam pengerjaan proyek R&D tersebut.

Kebijakan lain yang dikeluarkan oleh Finlandia adalah kebijakan deregulasi dan liberalisasi. Hal ini kemudian memancing banyaknya investasi asing masuk dan membantu perkembangan industry R&D di Finlandia. Selain banyaknya investasi asing yang masuk Finlandia, pemerintah Finlandia juga memfasilitasi perusahaan swasta yang hendak berinvestasi di luar negeri. (Dahlman, Routti, & Ylä-Anttila, 2006, p. 30) Hal ini kemudian mendukung perkembangan riset dan pengembangan di bidang teknologi dan informasi Finlandia.

Hal lain yang mendorong perkembangan industri R&D Finlandia adalah faktor edukasi. Selain semua sekolah di Finlandia didanai oleh pemerintah, Pemerintah Finlandia juga terus memperbaiki kualitas tenaga pengajar di setiap sekolah di Finlandia. Setiap guru di Finlandia diwajibkan untuk lulus pendidikan master baik untuk teori dan praktk, dimana negara juga turut mendanai guru-guru tersebut untuk menjamin mutu pelajar di Finlandia. Pemerintah Finlandia juga menginvestasikan uangnya di pendidikan tinggi spesialisasi (Sinno, 2012, p. 12). Investasi di pendidikan tersebut pada akhirya mempengaruhi industri R&D Finlandia ke depannya.

Nadiem Mendorong PTN Agar Berstatus Badan Hukum

Nadiem Mendorong PTN Agar Berstatus Badan Hukum – Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim tidak tanggung-tanggung membuat revolusi pendidikan dalam berbagai jenjang.

Setelah mengumumkan kebijakan penghapusan UN, kini Nadiem berfokus di tingkat perguruan tinggi dengan paket kebijakan ‘Kampus Merdeka’ sebagai bagian dari rangkaian kebijakan Merdeka Belajar. https://www.mrchensjackson.com/

Kampus Merdeka terdiri dari empat penyesuaian kebijakan di lingkup pendidikan tinggi yaitu seputar program studi baru, sistem akreditasi perguruan tinggi, PTN Badan Hukum, serta hak belajar tiga semester di luar program studi. Kebijakan ini disampaikan Nadiem di Kantor Kemendikbud pada Jumat (24/1). slot online

Salah satu kebijakannya adalah dengan melakukan perubahan pada sistem akreditasi di perguruan tinggi. Akreditasi itu sendiri adalah suatu proses penilaian yang dilakukan pemerintah untuk menilai dua hal yaitu perguruan tinggi dan prodi di perguruan tinggi itu sendiri.

Nadiem Mendorong PTN Agar Berstatus Badan Hukum

Untuk kebijakan ketiga mengenai status PTN Badan Hukum (PTN BH), Kemendikbud akan mempermudah persyaratan PTN Badan Layanan Umum (PTN BLU) dan Satuan Kerja (Satker) agar dapat memiliki status PTN BH tanpa terikat status akreditasi.

“Karena tuntutan masa kini adalah agar semua perguruan tinggi bisa bergerak dengan cara yang cepat, kita ingin memastikan bahwa sebanyak mungkin perguruan tinggi bisa mencapai status PTN BH,” ujar Nadiem.

Perbedaan PTN BLU, Satker, dan BH

Saat ini, PTN di Indonesia memiliki tiga jenis jenjang status yaitu PTN BLU, Satker, dan yang tertinggi PTN BH. Yang membedakan setiap status tersebut adalah tingkat otonomi di antaranya dalam mengelola keuangan dan sumber daya.

PTN Satker merupakan satuan kerja kementerian dan seluruh pendapatannya harus masuk terlebih dulu ke rekening negara sebelum digunakan. PTN Satker juga tidak diberikan kepemilikan terhadap aset-asetnya sendiri.

Sementara itu, PTN Badan Layanan Umum dapat mengelola penerimaan non-pajak secara otonomi namun tetap harus dilakukan pelaporan ke negara. Statusnya serupa dengan rumah sakit milik negara. Meskipun begitu, PTN BLU juga tidak diberikan hak untuk mengelola aset secara menyeluruh.

Adapun PTN Badan Hukum memiliki otonomi penuh dalam pengelolaan keuangan dan sumber daya, termasuk berhak mengangkat sendiri dosen dan tenaga pendidik. PTN BH memiliki status yang serupa dengan BUMN.

Selain itu, PTN BH juga diberikan kepemilikan aset penuh dan keleluasaan untuk mengembangkan fasilitas akademik dan non-akademik yang tidak dimiliki PTN BLU dan Satker, sehingga PTN BH dapat berkembang lebih pesat.

Sayangnya, selama ini persyaratan agar PTN mendapatkan status PTN BH cukup berat. PTN dan mayoritas program studinya harus memiliki akreditasi A sebelum dapat mengajukan diri menjadi PTN BH. Tidak mengherankan, saat ini baru 11 perguruan tinggi yang berstatus PTN BH.

“Kita akan mempermudah secara drastis syarat untuk menjadi PTN BH, bahkan akan dibantu (untuk menjadi PTN BH),” ungkap Nadiem.

Dalam kebijakan ini, PTN BLU dan Satker dapat mengajukan diri menjadi PTN BH tanpa ada akreditasi minimum.

Nadiem juga menekankan bahwa kebijakan ini hanya berupa pilihan, bukan paksaan. Jika PTN BLU atau Satker belum siap dan belum mau untuk menaikkan status menjadi PTN BH, maka hal tersebut bukan masalah.

Namun, beliau tetap menganjurkan agar ada banyak PTN yang mengubah status menjadi PTN BH karena kesempatan untuk PTN tersebut maju akan lebih besar, tanpa pengurangan subsidi dari pemerintah.

“Kami tidak memaksa. Kalau tidak ingin jadi PTN BH ya silakan. Tetapi, kami berkomitmen bahwa bagi yang berubah menjadi PTN BH tidak ada penurunan atau pengurangan subsidi dari pemerintah,” ujar Nadiem.

Setelah Nadiem menjelaskan empat kebijakan Kampus Merdeka, para hadirin yang terdiri dari perwakilan pemerintah, rektor, perwakilan program studi, hingga mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia dipersilakan untuk melakukan diskusi untuk membahas kebijakan tersebut.

Diskusi bertujuan agar pemerintah mendapatkan berbagai perspektif sehingga kebijakan-kebijakan tersebut akan lebih matang.

Rangkaian kebijakan Kampus Merdeka tidak berhenti sampai di sini. Nadiem mengungkapkan bahwa nanti Kemendikbud akan mengeluarkan kebijakan yang menyentuh aspek kualitas untuk membantu perguruan tinggi mencapai targetnya.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim , menegaskan pendidikan tinggi di Indonesia perlu bergerak lebih cepat agar kita dapat bersaing di tingkat dunia. Karenanya pendidikan tinggi harus berinovasi dengan cepat dari semua unit pendidikan yang ada.

Nadiem menjelaskan, kebijakan ini akan dilakukan dengan re-akreditasi yang bersifat otomatis untuk seluruh peringkat, dan bersifat sukarela bagi perguruan tinggi dan Prodi (Program Studi) yang sudah siap naik peringkat akreditasi.

Saat ini, semua perguruan tinggi dan prodi diwajibkan untuk melakukan proses akreditasi setiap 5 tahun sekali. Sedangkan, proses akreditasi itu sendiri dapat berjalan sampai dengan 170 hari (Perguruan Tinggi) dan 150 hari (prodi). Hal ini membuat para dosen menerima tambahan beban administrasi terkait proses akreditasi.

Kebijakan baru yang diusung oleh Nadiem dalam Kampus Merdeka terkait akreditasi kampus adalah akreditasi yang sudah ditetapkan oleh BAN-PT (Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi) tetap berlaku selama 5 tahun dan akan diperbaharui secara otomatis. Perguruan tinggi yang terakreditasi B atau C dapat mengajukan kenaikan akreditasi kapanpun secara sukarela.

“Pengajuan re-akreditasi PT dan prodi dibatasi paling cepat 2 tahun setelah mendapatkan akreditasi yang terakhir kali. Untuk perguruan tinggi yang berakreditasi B dan C bisa mengajukan peningkatan akreditasi kapanpun,” tutur Mendikbud.

Nadiem menambahkan bahwa nantinya pemberian akreditasi A pun akan diberikan kepada perguruan tinggi yang berhasil mendapatkan akreditasi internasional. Daftar akreditasi internasional yang diakui akan ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Tidak sampai di situ saja, setelah memberikan akreditasi pada perguruan tinggi maupun prodi, pihak BAN-PT akan terus melakukan peninjauan kembali akreditasi jika ada indikasi penurunan mutu. Misalnya, jika adanya pengaduan dari masyarakat yang disertai bukti konkret terhadap jumlah pendaftar dan lulusan dari PT atau prodi tersebut menurun secara drastis lima tahun berturut-turut.

Untuk selanjutnya akreditasi A aka diberikan kepada prodi yang sukses mendapatkan akrditasi secara internasional. Akreditasi Internasional yang sebelumnya telah diakui akan ditetapkan melalui keputusan menteri.

Untuk melakukan pengajuang re-akreditasi PT dan prodi waktunya dibatasi yaitu paling cepat selama dua tahun sesudah mendapatkan akreditasi yang terakhir kali. Dan untuk Tracer Study juga pada setiap tahunnya wajib dilakukan pada setiap prodinya.

Untuk prodi yang tela mendapatkan akreditasi internasional akan langsung secara otomatis mendmperoleh akreditasi A dari pemerintah dan tidak perlu lagi melalui proses tingkat nasional.

Nadiem menekankan bahwa kebijakan re-akreditasi ini sifatnya sukarela dan tidak dipaksakan, sehingga bagi yang perguruan tinggi yang belum ingin naik akreditasi tinggi, maka tidak perlu melewati berbagai proses karena akan di akreditasi secara otomatis.

Pemerintah juga akan lebih memprioritaskan pada perguruan tinggi yang ingin menaikan peringkatnya dibandingkan perguruan tinggi yang tidak ingin menaikan peringkatnya.

Sebelumnya, pada Desember 2019 lalu Nadiem Anwar Makarim juga menggagas penghapusan UN dan meluncurkan kebijakan ‘Merdeka Belajar’.

Program Pemerintah Finlandia Terbaik Dalam Sistem Pendidikan

Program Pemerintah Finlandia Terbaik Dalam Sistem Pendidikan – Semasa sekolah dulu, rasanya mustahil kamu bisa dijuluki murid pintar kalau dapat ranking bontot. Apalagi kalau gak lulus Ujian Nasional, rasanya dunia selesai di titik itu. Ketatnya persaingan di sekolah mungkin memang bertujuan supaya kita berlomba-lomba jadi lebih pintar.

Tetapi tahukah kalian, negara dengan pendidikan terbaik dan murid terpintar di dunia adalah Finlandia justru melakukan hal yang sebaliknya?

Bertolak dengan sekolah Indonesia yang mewajibkan kita mengikuti ujian nasional setiap mau naik jenjang sekolah, tetapi pelajar di Finlandia cuma menghadapi satu ujian nasional pada saat mereka berumur 16 tahun. idn slot

Tidak hanya minim pekerjaan rumah, pelajar di Finlandia juga mendapatkan waktu istirahat hampir 3 kali lebih lama daripada pelajar di negara lain. Namun dengan sistem yang leluasa entah bagaimana mereka justru bisa belajar lebih baik dan jadi lebih pintar. www.benchwarmerscoffee.com

Program Pemerintah Finlandia Terbaik Dalam Sistem Pendidikan

1. Semua Guru Dibiayai Pemerintah Untuk Meraih Gelar Master. Gaji Mereka Juga Termasuk Dalam Jajaran Pendapatan Paling Tinggi di Finlandia.

Di samping kesetaraan fasilitas dan sokongan dana yang mengucur dari pemerintah, penopang utama dari kualitas merata yang ditemukan di semua sekolah di Finlandia adalah mutu guru-gurunya yang setinggi langit. Guru adalah salah satu pekerjaan paling bergengsi di Finlandia.

Pendapatan guru di Finlandia pun lebih dari 2 kali lipat dari guru di Amerika Serikat.Tidak peduli jenjang SD atau SMA, semua guru di Finlandia diwajibkan memegang gelar master yang disubsidi penuh oleh pemerintah dan memiliki tesis yang sudah dipublikasi.

Finlandia memahami bahwa guru adalah orang yang paling berpengaruh dalam meningkatkan mutu pendidikan generasi masa depannya. Maka dari itu, Finlandia berinvestasi besar-besaran untuk meningkatkan mutu tenaga pengajarnya.

Tidak saja kualitas, pemerintah Finlandia juga memastikan ada cukup guru untuk pembelajaran intensif yang optimal. Terdapat 1 guru untuk 12 murid di Finlandia, perbandingan yang jauh lebih tinggi dibandingkan negara-negara lain. Jadi guru bisa memberikan perhatian khusus untuk tiap anak, gak cuma berdiri di depan kelas.

Apabila Indonesia mau semaju Finlandia dalam urusan pendidikan, guru-guru kita seharusnya juga harus mendapatkan sokongan sebagus ini. Kalau perhatian murid ke guru kurang, mengapa murid menuntut guru wajib memberikan yang terbaik selama proses pembelajaran? Tidak adil bukan?

2. Guru Dianggap Serba Tahu Tentang Cara Mengevaluasi Murid-Muridnya. Karena Itu, Ujian Nasional Tidak Diperlukan. Kredibilitas dan kualitas tenaga guru yang tinggi memungkinkan pemerintah memberikan tanggung jawab membentuk kurikulum dan evaluasi pembelajaran langsung kepada mereka.

Hanya terdapat garis pedoman nasional longgar yang harus diikuti. Ujian Nasional pun tidak diperlukan. Pemerintah meyakini bahwa guru adalah orang yang paling mengerti kurikulum dan cara penilaian terbaik yang paling sesuai dengan siswa-siswa mereka.

Diversitas murid seperti keanekaragaman tingkatan sosial atau latar belakang budaya biasanya menjadi tantangan tersendiri dalam menyeimbangkan mutu pendidikan. Bisa saja disebabkan fleksibilitas dalam sistem pendidikan Finlandia itu, semua diversitas justru dapat difasilitasi.

Jadi dengan caranya sendiri-sendiri, siswa-siswa yang berbeda ini bisa mengembangkan potensinya secara maksimal.

Cara Belajar Ala Finlandia: 45 Menit Belajar, 15 Menit Istirahat

Tahukah kalian bahwa untuk setiap 45 menit siswa di Finlandia belajar, siswa mendapatkan hak rehat selama 15 menit?

Masyarkat Finlandia meyakini bahwa kemampuan terbaik siswa agar menyerap ilmu baru yang diajarkan justru akan datang, jika murid mempunyai kesempatan merehatkan otaknya dan menyiapkan fokus baru.

Mereka juga jadi lebih produktif di jam-jam belajar karena mengerti bahwa toh sebentar lagi mereka akan dapat kembali bermain.

Di samping meningkatkan kemampuan fokus di atas, memiliki jam istirahat yang lebih panjang di sekolah juga sebenarnya memiliki manfaat kesehatan. Mereka jadi lebih aktif bergerak dan bermain, tidak hanya duduk di kelas. Bagus juga kan jika tidak membiasakan anak-anak dari kecil untuk terlalu banyak duduk.

3. Semua Sekolah Negeri di Finlandia Tidak Dipungut Biaya.

Sekolah swasta turut diatur dengan ketat agar tetap terjangkau. Satu lagi faktor yang meyakini orang tua di Finlandia tidak perlu pusing-pusing memilih sekolah yang bagus untuk anaknya, karena semua sekolah di Finlandia itu samarata kualitasnya. Dan yang lebih penting lagi, sama gratisnya.

Sistem pendidikan di Finlandia dibangun atas dasar kesetaraan. Bukan memberi subsidi pada mereka yang membutuhkan, tapi menyediakan pendidikan gratis dan berkualitas untuk semua.

Reformasi pendidikan yang dimulai pada tahun 1970-an tersebut merancang sistem kepercayaan yang meniadakan evaluasi atau ranking sekolah sehingga antara sekolah gak perlu merasa berkompetisi.

Sekolah swasta pun diatur dengan peraturan ketat untuk tidak membebankan biaya tinggi kepada siswa. Saking bagusnya sekolah-sekolah negeri di sana, hanya terdapat segelintir sekolah swasta yang biasanya juga berdiri karena basis agama.

Tidak berhenti dengan biaya pendidikan gratis, pemerintah Finlandia juga menyediakan fasilitas pendukung proses pembelajaran seperti makan siang, biaya kesehatan, dan angkutan sekolah secara cuma-cuma. Memang sih sistem seperti ini mungkin berjalan karena kemapanan perekonomian Finlandia.

Tapi jika memahami sentralnya peran pendidikan dalam membentuk masa depan bangsa, seharusnya semua negara juga berinvestasi besar untuk pendidikan. Asal gak akhirnya dikorupsi aja sih.

4. Di Finlandia, Anak-Anak Hanya Baru Diizinkan Menjalani Pendidikan Setelah Berusia 7 Tahun

Orang tua jaman sekarang pasti udah rempong kalau mikir pendidikan anak. Anaknya belum genap 3 tahun aja udah ngantri dapat pre-school bagus gara-gara takut kalau dari awal sekolahnya gak bagus, nantinya susah dapat SD, SMP, atau SMA yang bagus.

Di Finlandia tidak ada kekhawatiran seperti itu. Hingga hukum di Finlandia memberi peraturan, bahwa anak-anak hanya boleh mulai bersekolah ketika berumur 7 tahun.

Awal yang sangat telat jika dibandingkan negara-negara lain itu justru diperoleh dari pertimbangan serius terhadap kesiapan mental anak-anak untuk belajar. Mereka juga meyakini keutamaan bermain dalam belajar, berimajinasi, dan menemukan jawaban sendiri.

Anak-anak di usia dini cenderung didorong untuk lebih banyak bermain dan bersosialisasi dengan teman seumurannya. Bahkan penilaian tugas tidak diberikan hingga mereka kelas 4 SD. Tiba saatnya SMA pun, permainan interaktif tetap mendominasi metode pembelajaran.

Pelajar di Finlandia sudah terbiasa menemukan sendiri cara pembelajaran yang paling efektif bagi mereka, jadi nantinya mereka tidak harus merasa terpaksa untuk belajar.

Maka dari itu walaupun cukup telat, tetapi pelajar umur 15 di Finlandia justru sukses mengalahkan pelajar lain dari seluruh dunia dalam pertandingan internasional Programme for International Student Assessment (PISA). Ini membuktikan keuntungan dan efektivitas sistem pendidikan di Finlandia.

5. Cara Belajar Ala Finlandia: 45 Menit Belajar, 15 Menit Istirahat

Tahukah kalian bahwa untuk setiap 45 menit siswa di Finlandia belajar, siswa mendapatkan hak rehat selama 15 menit? Masyarkat Finlandia meyakini bahwa kemampuan terbaik siswa agar menyerap ilmu baru yang diajarkan justru akan datang,

jika murid mempunyai kesempatan merehatkan otaknya dan menyiapkan fokus baru. Mereka juga jadi lebih produktif di jam-jam belajar karena mengerti bahwa toh sebentar lagi mereka akan dapat kembali bermain.

6. Murid SD-SMP di Finlandia Cuma Sekolah 4-5 Jam/hari.

Untuk murid SMP dan SMA, sistem pendidikan mereka sudah seperti di dunia perkuliahan. Gak cuma jam istirahat yang lebih panjang, jam pulang sekolah disana juga dominan lebih pendek dibandingkan negara-negara lain.

Pemerintah Menaikkan JKK Dan JKM Demi Peningkatan Pelayanan

Pemerintah Menaikkan JKK Dan JKM Demi Peningkatan Pelayanan – Sesuai dengan Perpres No 75 tahun 2019, secara efektif di mulai tanggal 1 Januari 2020 iuran mandiri/PBPU akan disesuaikan manjadi : Kelas 1 Rp. 160.000, Kelas 2 Rp. 110.000 dan Kelas 3 Rp. 42.000. Kenaikan biaya iuran ini tidak lain untuk meningkatkan kualitas pelayanan yang tealh ada.

Oleh karena itu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan telah menyiapkan sejumlah program untuk meningkatkan mutu pelayanan yang berkualitas kepada peserta JKN-KIS . Untuk peningkatkan pelayanan tersebut, BPJS Kesehatan juga ikut memasuki era 4.0, hal ini sebagai langkah BPJS selaku penyedia asuransi untuk terus berbenah diri dalam memberikan kemudahan akses pelayanan kesehatan agar selalu lebih baik. slot online indonesia

Salah satunya yaitu dengan terus mengembangkan aplikasi Mobile JKN. Jadi aplikasi Mobile JKN ini merupakan inovasi untuk kemudahan calon peserta atau peserta JKN-KIS, dengan memanfaatkan teknologi informasi yang dapat diunduh melalui aplikasi Mobile JKN di Google Playstore atau Apps Store. https://www.benchwarmerscoffee.com/

Pemerintah Menaikkan JKK Dan JKM Demi Peningkatan Pelayanan

Salah satu bentuk komitmen BPJS Kesehatan pada hari Senin, tanggal 6 Januari 2020 bertemu dengan teman-teman Blogger untuk meningkatkan sosialisasi dan publikasi kepada masyarakat luas dengan mengangkat tema”Komitmen Pelayanan d Fasilitas Kesehatan”.

Hadir sebagai pembicara pada acara ini Bapak Beno Herman, selaku Asisten Deputi Bidang Manajemen Fasilitas Kesehatan yang mengatakan program #BPJSPERSIPastikanLayananBaik ini telah dicanangkan sejak tahun 2017 lalu.

Mengingat sering dikeluhkan oleh peserta JKN-KIS mengenai permasalahan antrian dan ketersediaan tempat tidur. So, harapannya dengan sistem baru yang diterapkan ini merupakan pelayanan yang terhubung langsung dengan aplikasi mobile JKN.

Iuran Naik, BPJS Kesehatan Terus Tingkatkan Layanan

Dalam pengembangan sistem mobile JKN ini, BPJS Kesehatan menggandeng mitra rumah sakit yang nantinya dapat mempermudah dan mampu memberikan layanan yang terbaik. Jadi dukungan dari seluruh fasilitas kesehatan baik itu FKTP maupun FKTRL atau rumah sakit yang bekerjasama dapat mengintegrasikan sistem mobile JKN ini secepatnya.

Nyatanya sampai tanggal 3 Januari 2020 dari 2,220 rumah sakit yang bekerjasama sebanyak 1.784 rumah sakit (80,36%) telah memiliki sistem antrian elektronik. Sedangkan sebanyak 1.739 rumah sakit (78,33%) sudah memiliki display ketersediaan tempat tidur.

Jadi kenapa kita harus download aplikasi mobile JKN? Ada beberapa kemudahan yang akan kita dapatkan, diantaranya :

Nggak perlu ngantri panjang, jadi melalui aplikasi mobile JKN ini dapat memudahkan nomer antrean peserta administrasi. Alhasil peserta nggak perlu dateng pagi-pagi untuk melakukan registrasi administrasi di Rumah Sakit, karena sudah langsung terdaftar malalui aplikasi mobile JKN dan peserta yang terdaftar sebagai pasien bisa memaksimalkan waktu kedatangan dan meminalisir antrean yang panjang.

Display tempat tidur, salah satu yang pernah dialami oleh keluarga saya ketika harus dirawat di rumah sakit, yaitu tidak tersedianya tempat tidur untuk rawat inap, akhirnya harus menunggu di ruang IGD terlebih dahulu. Nah, melalui aplikasi mobile JKN ini memberikan kemudahan kepada peserta JKN-KIS untuk mendapatkan informasi tentang tersedianya kamar rawat inap di setiap rumah sakit tanpa harus mendatangi RS tersebut.

Hal ini juga untuk menghindari anggapan ketika dibilang kamar kosong, dan peserta akan mengecek sendiri untuk memastikannya, dengan adanya aplikasi ini diharapkan ada keterbukaan dari pihak rumah sakit kepada peserta JKN-KIS.

Surat Rujukan Untuk Pasien Gagal Ginjal, khusus untuk peserta pasien gagal ginjal kronis stadium akhir yang memerlukan Hemodialisis (HD) rutin di Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut (FKTRL) kedepannya nggak perlu meminta surut rujukan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama. Pada fitur mobile JKN didalamnya juga terdapat fitur terbaru yaitu berisi jadwal-jadwal tindakan operasi. Para peserta BPJS nantinya juga dapat melihat berbagai macam jadwal operasi yang berada di mobile JKN. Karena hal ini bersifat sangat rahasia jadi hanya peserta BPJS tersebut yang dapat mengakses jadwalnya.

Kinerja yang baik dan sistem yang terintegrasi dengan JKN mobile ini diharapkan akan memberikan kecepatan dan kepastian layanaan yang lebih baik kepada peserta. Oleh karena itu agar #BPJSPERSIPastikanLayananBaik ini bisa berjalan dan pihak BPJS Kesehatan bisa memonitoring pelayanan dari rumah sakit mitra BPJS diperlukan dukungan dari peserta JKN-KIS.

Sehingga kedepannya nggak ada lagi perbedaan pelayanan antara peserta umum maupun peserta program JKN-KIS.

BPJS Kesehatan memiliki target pada tahun 2020 ini seluruh rumah sakit yang menjadi mitra BPJS Kesehatan sudah memiliki sistem antrian elektronik dan display ketersedian tempat tidur. Dimana data sebelumnya pada tahun 2018 sudah terdapat 944 atau 42,7% rumah sakit yang sudah menggunakan sistem antrean elektronik, dan pada tahun 2019 mengalami peningkatan menjadi 1.282 atau 58% dan diharapkan pada tahun 2020 ini akan terus meningkat!

Bawaslu Kabupaten Kaimana melakukan penandatanganan perjanjian kerjasama bersama BPJS Ketenagakerjaan cabang Papua Barat. Penandatanganan dilakukan oleh Ketua Bawaslu Kaimana, Karolus Kopong bersama BPJS Ketenagakerjaan cabang Papua Barat yang diwakili oleh Mintje Wattu.

“Pelaksanaan program BPJS Ketenagakerjaan bagi pengawas pemilihan tingkat distrik, desa/kelurahan dan Pengawas TPS dalam rangka pemilihan bupati dan wakil bupati Kaimana tahun 2020,” jelas Karolus Kopong kepada Balleo News, Selasa (28/01).

Ia melanjutkan, kerjasama tersebut berdasarkan Keputusan Ketua Bawaslu RI nomor 0194/K.BAWASLU/PR.03.00/VIII/2019 tentang standar kebutuhan pendanaan kegiatan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota.

” Saat ini jumlah pengawas pemilihan yang didaftarkan jadi peserta BPJS Ketenagakerjaan sebanyak 63 orang, dari tingkat distrik masing masing 9 orang 3 komisioner dan 6 staf non PNS. Nantinya akan menyusul 86 orang panwas desa/kelurahan pada bulan Maret dan pengawas TPS pada bulan September,” bebernya.

katanya lagi, ruang lingkup kerjasama BPJS dan Bawaslu Kaimana meliputi, program jaminan kecelakaan kerja dan program jaminan kematian.

Peraturan yang ditandatangani pada 2 Desember 2019 ini membuat adanya peningkatan pelayanan JKK dan JKM kepada pekerja Indonesia tanpa kenaikan iuran dari program BPJS Ketenagakerjaan atau BPJamsostek.

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah mengatakan, manfaat itu diterima oleh pekerja yang terdaftar sebagai peserta BPJamsostek dan aktif membayar iuran.

Ida mengungkapkan, peningkatan tersebut agar pekerja dan keluarganya mendapatkan perlindungan saat terjadi risiko kecelakaan atau kematian saat bekerja.

“Diharapkan dengan manfaat perlindungan ini para pekerja dapat melaksanakan aktivitas bekerja dengan nyaman dan tenang, sehingga akan berdampak pada peningkatan produktivitas dalam dan di luar perusahaan,” kata Ida di Hotel Bidakara, Jakarta, Selasa (14/1).

Ida menjelaskan, JKK meliputi perlindungan dari risiko kecelakaan kerja bagi pekerja dimulai dari perjalanan berangkat, pulang, dan di tempat bekerja, serta pada saat melaksanakan perjalanan dinas.

JKK selama ini dianggap telah memberikan manfaat di antaranya perawatan dan pengobatan tanpa batasan biaya sesuai kebutuhan medis, bantuan biaya transportasi korban kecelakaan kerja, sampai santunan pengganti upah selama tidak bekerja.